Republika, Sabtu, 02 Februari 2008
Davy Hendri
Dosen Fakultas Syariah IAIN Padang
Akhir tahun 2007 lalu, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2007, BRI (Bank Rakyat Indonesia) genap berusia 112 tahun. Pengalaman panjang bank ini lebih dari sekadar cukup untuk menjadi sebuah pelajaran berharga tentang kisah sukses pengelolaan kredit mikro (microfinance) yang tidak dikelola dengan menggunakan anggaran negara (baca: APBN/APBD) dan aparat birokrasi. BRI pada hari ini dikenal sebagai salah satu lembaga keuangan dengan segmen pasar ritel mikro (terutama kalangan pelaku usaha kecil dan mikro di daerah pedesaan) yang terbesar dan tersukses. Tidak saja berhasil di level domestik, bahkan juga di tingkat dunia.
Dengan kantor cabang berjumlah lebih dari 3.855 unit dan tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 30 juta nasabah penabung (dengan ratarata tabungan 108 dolar AS) dan 3,1 juta nasabah pembiayaan dari kalangan pelaku usaha kecil (ratarata pembiayaan 540 dolar AS) maka perbankan BRI termasuk ke dalam lima besar bank komersial di Indonesia (Klaus Maurer, 2004).
Prestasi besar ini dicapai BRI tanpa subsidi dana sama sekali dari pemerintah dan lembaga donor lainnya. Bahkan, dalam proses IPO (initial public offering) tahun 2005 lalu dan initial listingnya di lantai Bursa Efek Jakarta, oversubscribed terhadap saham BRI mencapai tiga kali lipat. Betapa ini menjadi sebuah kepercayaan dan apresiasi yang luar biasa dari publik dan kalangan investor terhadap kinerja BRI.
Meruntuhkan mitos
Lantas, apa benang merahnya? Ternyata mitosmitos selama ini yang mengatakan bahwa microfinance sebagai lahan kering (unprofitable) adalah tidak berdasar sama sekali. Oleh karenanya, fakta ini kemudian juga meruntuhkan berbagai mitos lainnya. Ternyata programmicrofinance tidak harus didekati dengan paradigma proteksi berwujud program subsidi.
Sistem dan aktor ekonomi yang terlibat di dalamnya juga tidak harus diisolasi dari masyarakat ekonomi secara keseluruhan. Oleh karenanya, siapa pun bisa mengelola microfinance ini dengan baik.
Pengalaman BRI sudah menunjukkannya. Dalam kenyataannya, para pelaku ekonomi kecil dan mikro tidaklah memerlukan segala hakhak istimewa tadi untuk keberlanjutan usahanya.
Bagi mereka cukuplah tersedianya akses bagi mereka terhadap segala sumber daya yang ada dalam waktu yang tepat, jumlah yang cukup, dan aturan main yang jelas serta transparan. Itu pulalah yang dijawab oleh BRI selama ini. Kerja keras BRI dalam melakukan bauran inovasi, efisiensi, dan transparansi manajemen perbankan menjadi kunci kisah sukses mereka.
Dengan brand produk KUPEDES dan SIMPEDES, BRI menjadi raja dalam jumlah nasabah (kecil dan mikro). Hal ini menjadi pertanda bahwa penetrasi produk inovatif perbankan mereka dapat diterima dengan baik oleh pelaku usaha kecil dan mikro di pedesaan.
Nah, jika saat ini BRI baru mampu melayani tiga juta nasabah pembiayaan berarti untuk memenuhi kebutuhan 30 juta unit usaha kecil dan mikro di Indonesia secara hitung-hitungan sederhana masih dibutuhkan paling sedikit sembilan unit lagi bank sejenis dan sebesar BRI.
Tak terbayangkan rasanya kalau mimpi ini terwujud. Betapa nanti para pelaku usaha kecil dan mikro akan dimanjakan dengan berbagai keunggulan produk dan pelayanan perbankan sebagai buah dari kompetisi yang sehat dari 10 bank sejenis ini. Microfinance merupakan wacana strategis dalam konteks perekonomian Indonesia.
Sementara itu, jumlah unit usaha skala mikro dan kecil ini saja mencapai 90 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 30-an juta unit usaha. Pada sisi lain, jika saja setiap satu unit usaha tadi minimal dikelola oleh satu jiwa secara fulltimer maka telah tercipta pula lapangan kerja sekitar 30-an juta, terlepas dari defenisi sektor formal-informal, pengangguran terselubung, setengah menganggur, dan sebagainya. Bayangkan potensinya!
Paradigma baru
Wacana strategis seperti ini selayaknya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk ke depan. Dari sisi demand, sudah saatnya para pelaku usaha skala kecil dan mikro ini diakui eksistensinya sebagai bagian dari pelaku ekonomi keseluruhan. Oleh karenanya juga berhak memperoleh pelayanan dari satu sistem ekonomi yang sama. Hanya dengan jalan ini kebutuhan mereka terhadap segala sumber daya secara tepat dan pasti sebagai syarat keberlanjutan usahanya dapat terpenuhi.
Kita semua berharap bahwa di awal tahun 2008 ini perubahan paradigma dari sekadar bagaimana menyediakan microfinance menjadi bagaimana mempersiapkan financial systems for the poor dapat menjadi langkah awal yang manis dari demokratisasi pada sektor keuangan dan ekonomi. Karena mereka, pelaku usaha kecil dan mikro, juga adalah pemilik sah negeri ini dan karenanya juga berhak atasnya.
0 komentar :
Posting Komentar