Republika, Sabtu, 02 Februari 2008
Davy Hendri
Dosen Fakultas Syariah IAIN Padang
Akhir tahun 2007 lalu, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2007, BRI (Bank Rakyat Indonesia) genap berusia 112 tahun. Pengalaman panjang bank ini lebih dari sekadar cukup untuk menjadi sebuah pelajaran berharga tentang kisah sukses pengelolaan kredit mikro (microfinance) yang tidak dikelola dengan menggunakan anggaran negara (baca: APBN/APBD) dan aparat birokrasi. BRI pada hari ini dikenal sebagai salah satu lembaga keuangan dengan segmen pasar ritel mikro (terutama kalangan pelaku usaha kecil dan mikro di daerah pedesaan) yang terbesar dan tersukses. Tidak saja berhasil di level domestik, bahkan juga di tingkat dunia.
Dengan kantor cabang berjumlah lebih dari 3.855 unit dan tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 30 juta nasabah penabung (dengan ratarata tabungan 108 dolar AS) dan 3,1 juta nasabah pembiayaan dari kalangan pelaku usaha kecil (ratarata pembiayaan 540 dolar AS) maka perbankan BRI termasuk ke dalam lima besar bank komersial di Indonesia (Klaus Maurer, 2004).
Prestasi besar ini dicapai BRI tanpa subsidi dana sama sekali dari pemerintah dan lembaga donor lainnya. Bahkan, dalam proses IPO (initial public offering) tahun 2005 lalu dan initial listingnya di lantai Bursa Efek Jakarta, oversubscribed terhadap saham BRI mencapai tiga kali lipat. Betapa ini menjadi sebuah kepercayaan dan apresiasi yang luar biasa dari publik dan kalangan investor terhadap kinerja BRI.
Meruntuhkan mitos
Lantas, apa benang merahnya? Ternyata mitosmitos selama ini yang mengatakan bahwa microfinance sebagai lahan kering (unprofitable) adalah tidak berdasar sama sekali. Oleh karenanya, fakta ini kemudian juga meruntuhkan berbagai mitos lainnya. Ternyata programmicrofinance tidak harus didekati dengan paradigma proteksi berwujud program subsidi.
Sistem dan aktor ekonomi yang terlibat di dalamnya juga tidak harus diisolasi dari masyarakat ekonomi secara keseluruhan. Oleh karenanya, siapa pun bisa mengelola microfinance ini dengan baik.
