Model Randomized Controlled Trial (RCT)—Studi Eksperimental Panduan Praktis Software Stata

Modul ini menyajikan model penelitian RCT skala kecil yang dapat diterapkan secara kontekstual di lingkungan akademik, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Imam Bonjol Padang. Dengan populasi mahasiswa yang relatif homogen, mudah dipantau, dan terbiasa dengan praktik akademik, kampus menjadi laboratorium sosial yang ideal untuk menguji intervensi berbasis ekonomi publik maupun ekonomi syariah. 

Melalui studi simulatif dan kasus-kasus eksperimental sederhana—seperti pelatihan keselamatan perlintasan rel, insentif menabung syariah, edukasi pajak sukarela, dan keterbukaan anggaran organisasi mahasiswa—penelitian ini menekankan pentingnya desain eksperimen yang valid, randomisasi yang cermat, dan evaluasi berbasis data. Manuskrip ini juga menyoroti berbagai isu metodologis penting seperti noncompliance, penggunaan instrumental variables (IV), serta analisis efektivitas berbasis Intention-to-Treat (ITT) dan Treatment-on-the-Treated (TOT). 

Dengan pendekatan yang edukatif, etis, dan operasional, penelitian RCT skala kecil ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan berbasis bukti di sektor ekonomi dan sosial. Kami berharap model ini dapat menginspirasi replikasi, kolaborasi, dan adopsi lebih luas di lingkungan pendidikan tinggi, terutama dalam konteks ekonomi Islam yang membutuhkan pendekatan evaluasi berbasis data dan keadilan.

Baca Selengkapnya »

Modul Pengantar Regression Discontinuity Design (RDD): Panduan Praktis Software Stata

Penelitian sosial dan ekonomi kini semakin dituntut untuk tidak sekadar menemukan hubungan, tetapi juga membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas). Salah satu pendekatan kuasi-eksperimental yang unggul dalam hal ini adalah Regression Discontinuity Design (RDD). Metode ini memungkinkan kita mengidentifikasi dampak dari suatu intervensi atau kebijakan dengan membandingkan unit observasi yang sangat mirip. Bedanya, apakah mereka berada sedikit di bawah atau di atas ambang batas (cutoff) dari sebuah indikator. Modul ini disusun sebagai panduan praktis penggunaan RDD dengan perangkat lunak Stata. Modul ini ditujukan bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang ingin memahami serta menerapkan pendekatan ini secara tepat dan efisien. Mengambil kasus nyata dari Indeks Inklusi Keuangan (IFI) dan pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), modul ini menunjukkan bagaimana RDD dapat mengungkap perubahan signifikan (diskontinuitas) yang menjadi bukti adanya efek kausal dari suatu kebijakan. Disusun secara sistematis, modul ini membahas konsep dasar RDD dan asumsi yang mendasarinya. Struktur data dan pemodelan regresi dalam Stata dan implementasi sintaks rdrobust untuk estimasi utama. Pengujian robustness untuk validasi hasil dan perbedaan antara RDD sharp dan fuzzy, lengkap dengan simulasi serta visualisasi dan interpretasi hasil secara intuitif. Diharapkan, dengan mengikuti modul ini, pembaca tidak hanya memahami teori di balik RDD, tetapi juga memiliki keterampilan praktis untuk mengaplikasikannya dalam konteks riset di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Modul ini merupakan bagian dari upaya membangun kapasitas riset berbasis data dan evidensi yang lebih kuat, demi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya »

Panduan Model DID (Difference-in-Differences) Menggunakan Software Stata

 

Modul Panduan Regresi Difference-in-Differences (DID) di Stata yang disusun oleh Dr. Davy Hendri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang ini merupakan panduan praktis dan aplikatif bagi peneliti, mahasiswa, dan praktisi. Terutama bagi yang ingin memahami serta menerapkan metode Difference-in-Differences (DID) dalam analisis kebijakan menggunakan software Stata.

Modul ini disusun dengan konteks yang sangat relevan, yakni mengukur dampak inklusi keuangan terhadap kualitas hidup di Indonesia melalui pendekatan data panel provinsi dari tahun 2014 hingga 2023. Disajikan dengan bahasa yang ringkas dan sistematis, panduan ini tidak hanya menjelaskan konsep dasar DID. Tetapi juga memberikan langkah-langkah teknis dalam pembentukan variabel, sintaks Stata, uji asumsi tren paralel, placebo test, hingga uji robustness dan interpretasi hasil.

Melalui pendekatan yang aplikatif serta dilengkapi dengan simulasi data dan contoh numerik, modul ini sangat berguna sebagai bahan ajar maupun referensi penelitian kebijakan publik berbasis data kuantitatif. Diharapkan, panduan ini dapat mendorong lahirnya analisis-analisis kebijakan yang lebih berbasis bukti (evidence-based) di lingkungan akademik maupun kelembagaan publik.

Baca Selengkapnya »

PERUBAHAN CARA PENULISAN DAN PENGUMPULAN TUGAS ESAY

Dear Mahasiswa,

Berhubung saya telah menerima dan mengecek tugas esay pengganti UAS dari salah seorang teman anda, saya memutuskan untuk merubah cara penulisan dan pengumpulan tugas esay ini.

Cara penulisan yg semula berbasis computer, diBATALKAN. Sekarang WAJIB DITULIS TANGAN.
Otomatis cara pengumpulan yang semula via on-line, di BATALKAN. Sekarang harus dikumpul diantara lansung ke saya di kampus, due date tetap sama, Selasa 25 Juli jam 4 sore.

Baca Selengkapnya »

TUGAS ESAY PENGGANTI UAS MAKRO EKONOMI

UMUM

Esay ini merupakan tugas at home pengganti UAS. Tidak ada batasan berapa halaman maksimal (asal anda jangan bikin setebal halaman satu buah buku saja…)

 TEMA

PILIH LAH salah satu DARI 6 (ENAM) TOPIK INI UNTUK MENJADI ESAY ANDA :

1.       BEBERAPA MASALAH YANG DIHADAPI PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI DARI RESESI

2.       PENGGUNANAAN KEBIJAKAN DEMAND SIDE OLEH PEMERINTAH DALAM MENCAPAI KONDISI FULL TENAGA KERJA DAN KAITANNYA DENGAN NERACA PEMBAYARAN (BOP - BALANCE OF PAYMENT)

3.       PERANAN BANK SENTRAL DALAM PEREKONOMIAN

4.       EFEK DARI KEBIJAKAN SUKU BUNGA TINGGI TERHADAP PEREKONOMIAN

5.       EFEK DARI KEBIJAKAN SUKU BUNGA RENDAH TERHADAP PEREKONOMIAN

6.       EFEK DARI BELANJA PEMERINTAH YANG TINGGI DALAM SEKTOR PENDIDIKAN

KOMPONEN PENILAIAN

Berikut komponen yang menunjukkan kualitas sebuah esay. Semakin lengkap komponen esay anda berarti semakin baik nilai yang anda peroleh

Menganalisa
Jelaskan topik dengan membaginya menjadi beberapa bagian dan melihat setiap bagian secara rinci; berikan penjelasan tentang masing-masing elemen dan keseluruhan.

Memperdebatkan
Berikan alasan untuk  setuju / atau tidak setuju atas sesuatu, dengan urutan yang tepat, dengan mengutip bukti  atau fakta / informasi lainnya)

Menilai
Menilai pentingnya sesuatu, mengacu pada pengetahuan khusus para ahli yang Mungkin ada (yaitu mengacu pada / mengutip dari karya orang lain).

Berkomentar tentang
Berikan pendapat Anda sendiri tentang sesuatu, didukung oleh alasan dan bukti.

Membandingkan
Jelaskan  satu fakta dalam kaitannya dengan hal lain, untuk menekankan titik perbedaan atau
kesamaan

Mengkritik
Berikan penilaian Anda tentang kualitas  dari suatu  teori / pendapat yang mendukung
argumen Anda dengan alasan dan bukti

Membahas
Pertimbangkan sesuatu dengan menulis tentang hal itu dari berbagai sudut pandang dengan berbagai bukti pendukung

.
WAKTU DAN CARA PENGUMPULAN (DEAD LINE)

Esay ini dapat dikumpulkan on-line via email saya : davyhendri74@gmail.com. Batas akhir pengiriman adalah Selasa 25 Juli 2017 Jam 16.00 WIB (pukul 4 sore)

GOOD LUCK

Baca Selengkapnya »

Rethinking Residential Property Ownership for Foreigners

Residential property ownership for foreigners (WNA) discourse which has been echoed since the era of President SBY, seems will become a reality soon in President Jokowi era today. From macro perspective this policy predicted to potentially inject fresh blood to the domestic property industry which being lethargic.

Correspondingly, the potential revenue of Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) from this property sector, expected to narrow down the target-realization tax shortfall which estimated approximately about 120 trillion in 2015 due to the slipping of income tax revenue from oil and gas sector as the result of it’s decreased world market prices.

The pros and cons of this emerging discourse related to the micro level. Various groups of counter boils down to one issue, concerns to head-to-head competition with the supply of citizens (domestic) residential properties. The foreigners financial strength suspected to be a disincentive for developers to build those citizens residential properties.

While the pro dismissed the concerns. Citing the number of expatriates working in various MNC has only reached about 100 thousand people, this market niche is still too shallow to bust all developers out from that sector.

Regulation’s Opportunity Cost 

However, once the policy is open, who can guarantee there will be no spillover effect within the next 1-2 years ?. We should not neglect the opportunity cost aspect also. Proposed incentives in the form of equal property ownership status between foreigners and citizens indeed can actually implicates inequality if there is no deeper analysis.

In the ASEAN region, Singapore government provides the housing needs of it’s population consisting of citizens and expatriates with strict rules related to property ownership, The Residential Property Act (RPA). 80% of residential properties owned by the government (HDB, Housing and Development Board, http://www.hdb.gov.sg) .

Only the remaining 20% owned by private and can be purchased by both expatriates, PR (Permanent Resident) and NR (Non-Resident). Ownership still limited to a flat in the building (apartment/condo) whose minimum 6 floors. Not landed-property. PR Expatriates also obtained a license to buy a second/resale HDB unit in an apartment with the terms he/she have become PR for at least 3 years.

The right must not be obtained by "free". Singapore government "forced" PR expatriate "deposited" the number of specific funds in their own accounts per month through Central Provident Fund (CPF) scheme managed by the government. These funds come from expatriate’s salary cuts and some proportional gift by the company where he/she work in. Funds in the account can only be withdrawn when retirement at the age of 55 years or under certain emergency conditions.

Assertiveness Restrictions

Liability incurred by a PR expatriat is exactly the same as it does by other Singapore citizens. But in terms of the rights such as the status of property ownership and other public services received (from government), PR expatriates still get "second grade" services, after the citizens. Meanwhile, NR expatriates could be categorized as a PR and also obtained the right to buy HDB flats if he/she had been invested at least S $ 2 million (approximately 20 billion rupiah in exchange rate 1 S $ = Rp. 9.800, -) in some specific business criteria in Singapore.

In the other case, Malaysia governmenr through MM2H (Malaysia My 2nd Home) program launched since 2002, has attracted many people from China and Europe to migrate there. This program synergized with the liberalization of the property market policy. So, they not only can rent (lease), even at some specific zones in Malaysia, they can have a complete bungalow with land (landed-bungalow).

The federal government of Malaysia per May 1, 2014, set that both PR and NR expatriates can only own the property with a minimum selling price of RM 1 million. However, the state of Selangor revised these rules in just a span of 3 months as (www. themalaysianinsider.com).

Selangor state per 1 September 2014 revised the minimum selling price up to RM 2 million (nearly 7 billion rupiah in the exchange rate of 1 RM = Rp. 3.350, -) in a residential zone in it’s region. This also applies to participants of MM2H program. As the largest Malaysian state economically and home to the central government, Putra Jaya city and the capital city, Kuala Lumpur, Selangor’s policy change will have a great impact for liberal property ownership regime (for foreigners) in Malaysia as a whole.

Lesson learned

In the context of small country as Singapore, (direct) government intervention policy options in the residential property market for foreigners, proved to be a policy with the smallest opportunity cost. Compared with the release to the private sector. Indeed, the Singapore government poured huge costs in the supply of HDB as it’s consequence.

However, imagine how much capital gain derived from the velocity of money "deposited" by PR expatriates while in 2011 has reached 540 thousand in number. Additionally, even with stringent requirements, Singapore listed on 3rd rank as expats haven in the world at 2013 according to the HSBC survey (www.bbc.com).

On the other hand, we need some regulations that are prepared seriously. Not a regulation on the pragmatic consideration or short-term interests. Not a regulation "forced" to being revised again in a matter of months as Malaysian case either. Obviously, not because we are contra-foreign. But at least we do not “sell out” our valuable assets to foreigners too cheap.

Davy Hendri

Islamic Economics Lecturer at FEBI Department at IAIN Imam Bonjol Padang 

Researcher at The Pocin Institute of Economics, Depok

Baca Selengkapnya »

Mengkritisi Kepemilikan Properti Bagi WNA

Wacana kepemilikan properti residential oleh WNA (foreigners) yang sudah bergaung sejak era Presiden SBY, tampaknya akan segera menjadi kenyataan pada era Presiden Jokowi saat ini. Dari sisi kepentingan makro, kebijakan ini diprediksi berpotensi menyuntikkan darah segar kepada industri properti domestik yang sedang lesu. 

Sejalan dengan itu, potensi penerimaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sektor properti ini, diharapkan mempersempit shortfall target-realisasi pajak yang tahun 2015 ini diperkirakan sekitar 120 triliun akibat melesetnya penerimaan PPh migas sebagai dampak melorotnya harga migas di pasar dunia.  

Pro-kontra terhadap wacana ini bermunculan terkait tataran mikro. Berbagai kalangan yang kontra bermuara pada satu isu, kekhawatiran akan kompetisi head-to-head dengan supply properti perumahan warga (domestik). Kekuatan finansial WNA ditengarai akan menjadi disinsentif bagi para developer untuk membangun perumahan warga. 

Sementara pihak yang pro menampik kekhawatiran itu. Dengan alasan jumlah ekspatriat yang bekerja di berbagai MNC baru mencapai sekitar 100 ribu orang, ceruk pasar ini masih terlalu dangkal untuk membuat semua developer bergeming. 

Opportunity Cost Regulasi  

Namun, sekali kebijakan ini terbuka, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada dampak spillover dalam jangka 1-2 tahun ke depan ?. Kita juga tidak boleh abai dengan aspek opportunity cost. Usulan insentif berupa persamaan status kepemilikan properti antara foreigners dengan warga justru bisa berimplikasi ketidakadilan jika tanpa penelisikan lebih jauh.  

Dalam kawasan ASEAN, Singapore menyisiasati kebutuhan perumahan bagi populasi yang terdiri dari warga dan ekspatriat dengan aturan ketat terkait kepemilikan properti, The Residential Property Act (RPA). 80 % residential properti dimiliki pemerintah (HDB, Housing and Development Board, http://www.hdb.gov.sg).. 

Hanya 20 % sisanya yang dimiliki private dan bisa dibeli ekspatriat PR (Permanent Resident) maupun NR (NonResident). Kepemilikan itupun dibatasi pada flat dalam bangunan (apartment/condo) minimal 6 lantai. Bukan landedproperty. Eskpatriat PR juga memperoleh ijin membeli sebuah second/resale unit pada apartemen HDB dengan syarat telah menjadi PR minimal selama 3 tahun. 

Hak itu tentunya tidak diperoleh secara “cuma-cuma”. Pemerintah Singapore “memaksa” ekspatriat PR “menitip”kan sejumlah dana tertentu pada akun mereka sendiri melalui skema Central Provident Fund (CPF) yang dikelola pemerintah. Dana ini berasal dari potongan gaji dan bantuan perusahaan tempat bekerja para ekspatriat setiap bulan. Dana pada akun tadi hanya bisa ditarik setelah berumur 55 tahun atau dalam kondisi darurat tertentu. 

Ketegasan Restriksi 

Beban kewajiban yang ditanggung eksptariat PR ini persis sama seperti halnya warga Singapore lainnya. Namun dari sisi hak; status kepemilikan properti dan layanan publik lainnya (dari pemerintah), eskpatriat PR tetap mendapat layanan “kelas 2”, setelah warga. Sementara itu, ekspatriat NR bisa dikategorikan sebagai PR dan juga memperoleh hak membeli flat HDB jika telah berinvestasi dalam bisnis di Singapura sedikitnya S $2 M (mendekati 20 Milyar rupiah dalam kurs 1 S $ = Rp. 9.800,-). 

Pada kasus lain, Malaysia melalui program MM2H (Malaysia My 2nd Home) yang dicanangkan sejak 2002, berhasil menarik banyak individu asal China dan Eropa untuk bermigrasi ke sana. Hal ini disinergikan dengan kebijakan liberalisasi pasar properti. Bukan hanya sekedar bisa menyewa (lease). Bahkan pada beberapa zona tertentu di Malaysia, anda bisa memiliki bungalow lengkap dengan tanahnya (landed-bungalow).

Pemerintah federal Malaysia per 1 Mei 2014, menetapkan ekspatriat PR dan NR bisa memiliki properti dengan harga jual minimum RM 1 M. Namun, negara bagian Selangor merevisi aturan kepemilikan properti bagi foreigners (PR dan NR) itu hanya dalam rentang 3 bulan sejak ditetapkan (www.themalaysianinsider.com). 

Negara bagian Selangor per 1 September 2014 merevisi harga menjadi minimum RM 2 million (mendekati 7 Milyar rupiah dalam kurs 1 RM= Rp. 3.350,-) dalam zona residential di wilayahnya. Hal ini juga berlaku bagi partisipan program MM2H. Sebagai negara bagian Malaysia terbesar secara ekonomi dan menjadi rumah bagi pusat pemerintahan, kota Putra Jaya dan ibu kota, Kualalumpur, kebijakan Selangor akan berdampak besar bagi rejim liberalisasi kepemilikan properti bagi foreigners di Malaysia secara keseluruhan.

Lesson learned

Dalam konteks negara semungil Singapore, opsi kebijakan intervensi lansung pemerintah dalam pasar properti residential bagi foreigners, terbukti sebagai kebijakan dengan opportunity cost terkecil. Dibandingkan dengan melepas kepada sektor private. Memang, pemerintah Singapore menggelontorkan biaya besar dalam penyediaan HDB sebagai konsekuensinya. 

Namun, bayangkan betapa besarnya capital gain yang diperoleh dari perputaran uang “titipan” ekspatriat PR yang pada tahun 2011 saja telah mencapai 540 ribu orang. Tambahan, walau dengan persyaratan ketat, Singapore tercatat di peringkat ke-3 sebagai surganya ekspatriat di dunia tahun 2013 versi survey HSBC (www.bbc.com).

Di sisi lain, kita memerlukan regulasi yang dipersiapkan secara serius. Bukan regulasi atas konsideran pragmatis kepentingan jangka pendek. Bukan regulasi yang “terpaksa” direvisi lagi dalam hitungan bulan seperti nasibnya di Malaysia. Jelas, bukan pula karena kita anti-asing. Setidaknya kita perlu menunjukkan bahwa aset-aset berharga kita tidak dijual “mudah dan murah” kepada foreigners dan dunia. 

Baca Selengkapnya »